Pengertian AMDAL
Kepanjangan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Secara umum, Pengertian AMDAL ini merupakan suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh karena adanya sebuah kegiatan atau aktivitas yang direncanakan, misalnya ialah proyek baru.
Pendapat lain juga menyatakan mengenai definisi AMDAL ini ialah suatu proses di dalam ilmu formal di dalam memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi ialah sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas proyek. Masalah dari dampak lingkungan itu dianalisis ditahap perencanaan ialahsebagai acuan dasar yang wajib untukdigunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek.
Menurut PP no 27 tahun 1999, pengertian AMDAL ini merupakan suatu kajian dari suatu dampak besar dan juga penting dalam melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau pun juga aktivitas yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.
Analisis ini biasanya dilakukan pada saat akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL ini memiliki sifat menyeluruh, melingkupi dampak sosial, ekonomi, biologi, fisika, kimia atu juga budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus di lingkungan hidup saja namun juga komponen lainnya yang terlibat.
Fungsi AMDAL
AMDAL ini mempunyai banyak sekali fungsi, dibawah ini merupakan beberapa diantaranya sebagai berikut :
- Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- Memberi masukan di dalam penyusunan disain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan
- Memberi masukan di dalam pemantauan lingkungan hidup dan juga penyusunan rencana pengelolaan
- Memberi informasi bagi masyarakat atas adanya dampak yang muncul dari rencana usaha dan juga kegiatan
- Awal dari rekomendasi mengenai izin usaha
- Sebagai Scientific Document serta Legal Document
- Izin Kelayakan Lingkungan
- Bahan perencanaan pembangunan wilayah
Tujuan AMDAL
Pada dasarnya AMDAL ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya sebuah rencana usaha atau aktivitas/kegiatan tertentu. Dengan kita tau dampaknya, maka pelaksana usaha atau aktivitas/kegiatan tersebut bisa atau dapat itu membuat perencanaan lebih matang supaya kemudian nantinya kegiatan atau aktivitas tidak berdampak yang buruk pada lingkungan atau juga merugikan banyak pihak.
Mengacu pada pengertian AMDAL, dibawah ini merupakan beberapa fungsi AMDAL diantaranya sebagai berikut:
- Sebagai acuan di dalam mengambil keputusan tentang kelayakan sebuah rencana usaha atau juga kegiatan terhadap lingkungan hidup.
- Sebagai masukan di dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana serta kegiatan.
- Sebagai masukan di dalam menyusun rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup.
- Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai dampak yang mungkin itu terjadi dari rencana usaha atau juga kegiatan.
- Sebagai acuan atau rekomendasi ijin usaha/ kegiatan.
- Sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal.
- Sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatu wilayah.
Beberapa contoh dari aktivitas atau kegiatan yang memerlukan adanya AMDAL yakni pembuatan TPA baru, reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan sampai pada pembangunan pabrik. Seluruh bentuk pembangunan itu pasti akan berdampak pada lingkungan sekitarnya itu baik pada manusia ataupun alam.
Dengan melalui AMDAL, ini kemudian diharapkan pelaksana usaha atau juga pengelola itu dapat atau bisa menekan serta juga meminimalisir dampak buruk yang muncul. Selain dari itu, pelaksana usaha atau juga pengelola tersebut akan bisa atau dapat memberikan alternatif lainnya untuk lingkungan yang akan terdampak.
Dasar Hukum Amdal
Terdapat beberapa dasar hukum serta peraturan yang dibuat tentang amdal, namun untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dasar hukum itu diantaranya sebagai berikut :
- Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang amdal.
- Keputusan mentri negara danjuga lingkungan hidup No 8 thn 2006 tentang pedoman penyusunan amdal.
- Keputusan mentri negara danjuga lingkungan hidup No 11 thn 2006 tentang jenis rencana usaha, serta juga segala jenis kegiatan atau aktivitas yang wajib dilengkapi dengan amdal.
Beberapa peraturan menteri lingkungan hidup, diantaranya ialah sebagai berikut :
- Peraturan menteri negara lingkungan hidup RI No 16 thn 2012, tentang pedoman penyusunan lingkungan hidup.
- Peraturan menteri negara lingkungan hidup RI No 05 thn 2012, tentang jenis rencana usaha serta suatu kegiatan atau aktivitas yang wajib memiliki amdal.
- Peraturan menteri negaralingkungan hidup RI No 17 thn 2012, tentangpedoman keterkaitan masyarakat didalam proses analisis dampak lingkungan hidup sertajuga izin dari lingkungan.
Peraturan pemerintah inidisusun yakni sebagai pelaksanaan ketentuan di dalam UU no 32 thn 2009, mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya ketentuan di dalam pasal 33 serta pasal 44 di dalam UU. Peraturan pemerintah nomor 27 thn 2012 mengenai mengatur 2 jenis instrumen perlindungan serta juga pengelolaan lingkungan hidup.
Kedua jenis instrumen itu diantaranya ialah instrumen kajian lingkungan hidup serta instrumen izin lingkungan. Penggabungan substansi ini mengenai amdal dan jugalingkungan hidup dilakukan itu dengan adanya pertimbangan, serta izin lingkungan yang merupakan satu kesatuan. Hal tersebut juga tercantum di dalam pasal 2, diantaranya sebagai berikut :
- Tiap-tiap usaha serta kegiatan yang wajib memiliki atau mempunyai amdal maka wajib memiliki izin lingkungan.
- Izin lingkungan ini melingkupi penyusunan amdal, penilaian amdal, serta permohonan akan peneribitan izin lingkungan.
Manfaat AMDAL
AMDAL ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak, termasuk juga masyarakat, pelaku usaha, dan juga pemerintah. Sesuai dengan pengertian AMDAL, dibawah ini merupakan beberapa manfaat AMDAL diantaranya sebagai berikut :
1. Manfaat AMDAL Bagi Pemerintah
Dengan adanya AMDAL pemerintah ini bisa atau dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya.
Membantu pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan.
Memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah di dalam upaya mengelola lingkungan hidup.
Melalui analisis tersebut masyarakat juga akan terhindar dari konflik lingkungan.
2. Manfaat AMDAL Bagi Pelaku Usaha
Kegiatan atau aktivitas usahanya lebih aman serta terjamin.
Lebih mudah berinteraksi itu dengan masyarakat disebabkan karna tidak memberikan dampak buruk.
Bentuk usahanya saat ini juga bisa atau dapat dijadikan referensi apabila ingin membuat usaha baru supaya lebih dipercaya pemerintah investor atau juga masyarakat.
3. Manfaat AMDAL Bagi Masyarakat
Masyarakat mengetahui sejak dini tentang dampak suatu rencana usaha atau kegiatan.
AMDAL akan memberikan ketenangan disebabkan karna terdapat upaya menjaga lingkungan tetap aman serta bersih.
Masyarakat bisa atau dapat turut berpartisipasi di dalam melakukan perawatan serta mengontrol kegiatan tersebut.
Komponen AMDAL
Di dalam proses AMDAL itu terdapat beberapa komponen penting di dalamnya. dibawah ini merupakan beberapa komponen AMDAL diantaranya sebagai berikut:
1. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
PIL ini merupakan sebuah bentuk ilmu pra proyek yang mana nantinya itu pihak perencana tersebut kemudian akan melakukan kajian terkait lingkungan disekitaran lokasi tersebut akan berjalannya suatu aktivitas atau kegiatan. Studi pra lingkungan ini mencakup seluruh aspek baik kimia, fisika, sosial, biologi, ekonomi serta juga budaya di sekitarnya.
2. Kerangka Acuan (KA)
Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola tersebut kemudian akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan tersebut berupa hasil laporan dari studi pra lingkungan.
3. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Komponen AMDAL ini berikutnya adalah bagian utama yakni melakukan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, pihak pengelola itu harus mengutamakan keamanan serta kesehatan lingkungan dan juga mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Pada tahapan tersebut juga nantinya keputusan mengenai proyek tersebut akan dilakukan.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Komponen AMDAL ini melingkupi segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya proyek, mulai dari saat pembangunan sampai pada selesai. Pemantauan tersebut harus dilakukan dengan secara berkelanjutan sehingga bisa atau dapat berjalan sesuai dengan aturan sebenarnya.
5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Selain melakukan pemantauan, seluruh pihak yang terlibat itu juga harus turut didalam melakukan pengelolaan terhadap suatu proyek. Pengelolaan inimemiliki tujuan didalam mempertahankan fungsi lingkungan serta juga menghindari penyimpangan.
Prosedur Amdal
Prosedur amdal ini biasanya terdiri dari beberapa poin, diantaranya sebagai berikut :
1. Proses penapisan atau screening atau wajib amdal
Proses penapisan pada amdal (proses seleksi wajib amdal) ini merupakan suatu proses di dalam menentukan, apakah rencana kegiatan atau aktivitas ini wajib menyusun amdal atau juga tidak. Di indonesia, proses penapisan tersebut biasanya dilakukan dengan sistem penapisan hanya 1 langkah saja.
Ketentuan di dalam suatu rencana kegiatan atau aktivitas yang perlu menyusun dokumen amdal atau juga tidak, dapat atau bisa dilihat dari keputusan Menteri Negara LH nomor 17 tahun 2001 mengenai jenis rencana usaha atau kegiatan yang memang wajib untuk dilengkapi dengan adanya amdal.
Yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penapisan biasanya mengacu kepada dasar pertimbangan, di suatu kegiatan atau aktivitas di dalam menjadi wajib amdal di dalam Keputusan Mentri Negara LH nomor 17 tahun 2001. Yang isinya meliputi :
- Keputusan BAPEDAL nomor 064 tahun 1994 mengenai pedoman pada dampak penting, yang mengulas mengenai ukuran dari dampak penting di dalam suatu kegiatan.
- Referensi internasional yang isinya tentang aktivitas atau kegiatan wajib amdal yang telah / sudah diterapkan oleh beberapa negara.
- Ketidakpastian di dalam kemampuan teknologi yang telah atau sudah tersedia untuk menanggulangi dampak negatif, merupakan hal yang juga penting.
- Beberapa studi yang telah atau sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang di dalamnya ada hubungannya dengan wajib amdal.
- Adanya masukan serta atau usulan dari segala macam sektor teknis yang terkait.
2. Proses pengumuman
Segala rencana aktivitas yang dilakukan sertajuga diwajibkan didalammembuat amdal, maka akan wajib untuk kemudian mengumumkan segala sesuatu rencana kegiatannya tersebut kepada masyarakat dari sebelum pemrakarsa itu dengan melakukan penyusunan amdal. Pengumuman tersebutharus dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan juga oleh pemrakarsa aktivitas/kegiatan.
Tata cara danjuga bentuk pengumuman serta tata cara didalam penyampaian pendapat, saran, serta juga tanggapan itu harus diatur didalam Keputusan Kepala BAPEDAL NO 08 thn 2000. Yang isinya mengenai keterlibatan masyarakat dan juga keterbukaan informasi di dalam proses amdal.
3. Proses pelingkupan (scaping)
Pelingkupan itu ialah proses awal di dalam menentukan lingkup permasalahan dan juga mengidentifikasi, dampak penting yang terkait itu dengan sebuah rencana kegiatan. Tujuan dari pelingkupan tersebut ialah untuk menetapkan suatu batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting lingkungan, serta juga menetapkan tingkat kedalaman studi.
Tujuan lainnya ialah menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan atau aktivitas lain yang telah terkait dengan rencana kegiatan atau aktivitas yang sudah dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan tersebutialah dokumen KA-ANDAL. Saran serta juga masukan dari masyarakat tersebutharus menjadi suatu bahan pertimbangan, di dalam proses pelingkupan.
4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
Apabila KA-ANDAL selesai disusun maka kemudian pemrakarsa pun dapat atau bisa mengajukan dokumen kepada komisi penilai amdal untuk kemudian dinilai. Dengan berdasarkan peraturan yang ada, waktu maksimal di dalam penilaian KA-ANDAL ini yakni 75 hari. Waktu itudihitung di luar yang telah atau sudah dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau juga menyempurnakan dokumennya.
5. Penyusunan serta penilaian pada ANDAL, RKL, dan juga RPL
Penyusunan ANDAL, RKL, serta RPL itu dilakukan dengan mengacu kepada KA-ANDAL yang telah atau sudah disepakati bersama. Hal tersebut bisa atau dapat dilihat dari hasil penilaian komisi amdal. Setelah seluruh itu selesai disusun, pemrakarsa baru kemudian boleh mengajukan dokumen kepada komisi penilai amdal untuk kemudian dilakukan penilaian kembali.
Dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, lamanya waktu penilaian amdal ini yakni sekitar 75 hari. Sama halnya dengan RKL serta RPL, seluruhnya di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun di dalam memperbaiki atau juga menyempurnakan kembali dokumen tersebut.
Contoh Amdal
Terdapat banyak contoh dari kasus amdal di Indonesia, misalnya ialah seperti kasus TPA, Bantar Gebang, Bekasi. Yang apabila disusun di dalam bentuk amdal itu akan menjadi seperti berikut ini :
1. Latar belakang masalah
- Apa dampak dari sampah yang terdapat di TPA Bantar Gebang bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.
- Bagaimana sistem pengelolaannya serta kebijakan dari pemerintah di dalam menanggulangi sampah yang terdapat di daerah Bantar Gebang Bekasi dan juga disekitarnya.
2. Data dan fakta yang ada di lapangan
Faktanya itu menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar TPA tersebut banyak yang terkena penyakit. Seperti penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, infeksi serta alergi kulit, Asma, Reumatik, Hipertensi, dan juga masih banyak lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa TPA Bantar Gebang ini menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.
Sedangkan menurut data yang ada, jumlah sampah domestik yang berasal dari rumah tangga ialah sekitar 2.915.263.800/ton. Sedangkan untuk lumpur dari septi tanc itu jumlahnya mencapai 60.363,41 ton /tahunnya. Untuk sampah yang berasal dari industri pengolahan jumlahnya itu mencapai 8.206.824,03 ton per tahunnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampah yang terdapat di TPA Bantar Gebang tersebut, sudah melewati batas maksimal. Sehingga menimbulkan beragam penyakit di lingkungan sekitar, serta hal tersebut harus ditanggulangi secepatnya. Disebabkan juga karna jumlah sampah yang menumpuk itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan jumlah sampah tersebut melonjak tiap tahunnya. Misalnya saja disebabkan karna kegiatan atau aktivitas operasional yang buruk, sehingga kemudian menimbulkan pencemaran di badan air yang terdapat di sekitar TPA. Serta juga air tanah yang diakibatkan oleh limbah serta munculnya kebakaran disebabkan karna terbakarnya gas methan.
Dinas kebersihan ini sudah melakukan hal-hal berikut ini, untuk menanggulangi masalah sampah di TPA Bantar Gebang tersebut. diantaranya sebagai berikut :
- Menambah fasilitas unit di dalam pengolahan limbah serta meningkatkan efisiensi pengolahan sampah, supaya kualitas limbah memenuhi syarat untuk selanjutnya dibuang.
- Meningkatkan dan juga memperbaiki penanganan sampah supaya sesuai dengan prosedur yang ada, yakni sanitary landfill.
- Membantu masyarakat sekitar yang tinggal tak jauh dari TPA, itu dengan puskesmas, menyediakan air bersih, serta juga ambulance.
- Mengatur para pemulung yang biasa berkeliaran di TPA supaya tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas operasional para petugas.
3. Hasil analisa
a. Bagaimana dampak sampah bagi lingkungan masyarakat
Jumlah sampah yang melimpah serta kondisi TPA yang buruk ini akan mengakibatkan munculnya segala macam jenis penyakit. Yang terjadi dimasyarakat di sekitar TPA, selain dari itu keberadaan TPA itujuga akan merusak lingkungan serta ekologi di sekitarnya. Munculnya pencemaran tanah yang juga berbahaya.
Tanah yang tadinya bersih tersebut akan tercampur dengan limbah atau juga sampah yang terdapat di sana. Maka potensi pencemaran tanah yang dilihat dengan secara fisik itu akan berlangsung di dalam jangka waktu yang cukup lama.
b. Bagaimana sebuah sistem pengelolaan sampah serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah itu menjadi buruk serta memberi dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya ialah faktor internal, yang mencakup sumber daya manusia yang kurang atau juga tidak berkualitas di dalam mengelola sampah serta TPA. Faktor lainnya ialah faktor eksternal yakni minimnya lahan untuk TPA yang terdapat di kota besar.
Sehingga jumlah sampah yang masuk itu tidak sebanding dengan ukuran lahan TPA yang ada. Alasan eksternal lainnya ialah penolakan dari masyarakat sekitar mengenai adanya TPA yang berada tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sedangkan untuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah di dalam menanggulangi sampah di TPA Bekasi tersebut sebagai berikut :
- Menentukan siapa yang kemudian akan mengelola TPA serta bagaimana cara pengelolaan yang harusnya itu dilakukan.
- Akan diterapkan beberapa aturan di dalam cara pengelolaan yang tepat, serta teknologi apa saja yang kemudian akan digunakan supaya hasilnya sesuai itu dengan aturan yang ada tentang kondisi serta pengelolaan suatu TPA.
- Teknologi yang akan digunakan itu akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang terdapat, terutama kemampuan pemilik proyek tentang biaya yang dimiliki.
4. Kesimpulan
a. TPA yang letaknya itu tak jauh dari lokasi atau juga tempat tinggal penduduk, atau juga masyarakat sekitar maka hal tersebut akan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan orang yang tinggal di sana.
b. Sistem pengelolaan yang digunakan itu sudah ketinggalan zaman sehingga kemudian tidak mencapai hasil yang maksimal. Maka dari itu pemerintah itu harus membuat kebijakan baru baik itu dengan secara internal atau juga eksternal. Faktor internal ini ialah kesadaran dari masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Sedangkan untuk faktor eksternal tersebutbiasanya melingkupi minimnya lahan pembuangan sampah disuatu daerah, serta tidak ketatnya pemerintah itu di dalam membuat aturan mengenai sampah baik pemerintah pusat atau pun juga daerah.
Demikianlah penjelasan mengenai Pengertian Amdal, Fungsi, Prosedur, Komponen, Manfaat dan Contoh, semoga apa yang diuraikan dapat bermanfaat untuk anda. Terima kasih
